Mencermati Pemberitaan Soal Good Governance Di Awal Bulan Desember 2012

Pada awal pekan di bulan Desember 2012 ini pemantau hanya menelaah konten pemberitaan di harian Tangsel Pos saja dan tidak menyertakan harian Tangerang Ekspres karena harian tersebut tidak pemantau dapatkan. Namun tidak mengurangi analisa pemantauan media yang pemantau lakukan. Berkenaan dengan konten pemberitaan di harian Tangsel Pos pada awal pekan bulan Desember 2012 ini pemantau mendapati konten pemberitaan yang sepenuhnya mengulas tema good governance. Beberapa diantaranya pemantau sajikan seperti perkara dugaan korupsi Dishubkominfo, persoalan kurang seriusnya Pemkot dalam mengajukan Raperda  ke DPRD Kota Tangsel, soal pejabat  di instansi DBM-SDA Kota Tangsel yang tersandung kasus korupsi proyek betonisasi ruas jalan di wilayah Serang, soal Data Agregat Kependudukan (DAK) dan rencana pembangunan Fly Over Gaplek di tahun 2013.

Tangsel Pos 6 Desember 2012

Tangsel Pos 6 Desember 2012

Soal perkara dugaan korupsi Dishubkominfo diberitakan pada edisi 3 Desember 2012 dimana sampai saat ini belum ada perkembangan dari kasus yang hampir tiga bulan berada di Kejari Tigaraksa. Atas dasar itulah ICW menyikapinya dengan menuding pihak Kejari bertindak lamban dalam menangani kasus korupsi ini. Dalam laporannya harian Tangsel Pos mengkonfirmasi anggota Badan Pekerja ICW Ade Irawan yang menyatakan agar Kejari bersikap terbuka dalam penanganan dugaan korupsi pengadaan alat uji KIR Dishubkominfo Kota Tangsel. Ditambahkan, menurut Ade “Keterbukaan itu juga sebagai bukti kalau Kejari Tigaraksa benar-benar serius mengungkap korupsi ini”.

Di edisi 4 Desember 2012 harian Tangsel Pos mengulas soal banyaknya persyaratan yang belum dipenuhi Pemkot yang dinilai tak serius dalam mengajukan Raperda. Harian Tangsel Pos mengkonfirmasi pernyataan Ketua Badan Legislatif (Banleg) Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rizki Jonis yang menilai Pemerintah Kota Tangsel kurang serius dalam mengajukan Rencana Peraturan Daerah (Raperda). Harian Tangsel  Pos menjabarkan soal ini  dalam laporannya, berikut ulasan singkatnya, “lantaran persyaratan dari sejumlah raperda yang diusulkan hingga saat ini belum dipenuhi. Diketahui, untuk di 2013 ini 16 judul raperda sudah masuk ke Banleg. Sembilan diantaranya merupakan raperda dari Pemkot Tangsel dan tujuh usulan raperda DPRD. “Pemkot Tangsel kurang perhatian terhadap usulan raperdanya sendiri. Kinerja tim Prolegda SKPD lambat, ‘ ungkap Rizki, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/12). Dikatakan pihaknya sudah beberapa kali meminta grand desain legislasi namun belum juga diberikan. “Ini terkesan raperdanya asal ada. Setiap kali pembahasan yang hadir hanya Kepala Bagian Hukum, bukan staf ahli atau asisten daerah, “ ucap politisi Demokrat itu. bahkan, kata Rizki, di 2012 ada raperda yang tidak diteruskan lantaran tidak adanya anggran. “Raperda Penataan Toko Modern tidak diteruskan lagi dengan alasan tidak ada anggaran. Kondisi ini mencerminkan perencanaan dari SKPD tidak bagus, “ terang Rizki.” Di tambahkan, harian Tangsel Pos juga mengkonfirmasi peryataan Kepala Bagian Hukum pemkot Tangsel, Ade Iriana yang menjelaskan adanya usulan yang tertunda, tidak dilanjutkan dan tidak memenuhi persyaratan memang masih jadi kendala di pengusul. Hanya saja, secara keseluruhan usulan yang disampaikan ke Banleg sebenarnya sudah matang.

Kemudian di edisi selanjutnya seperti edisi 6 Desember 2012 harian Tangsel Pos menyoal Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dinas BM-SDA) Retno Pratiwi yang terseret kasus korupsi proyek betonisasi jalan Terate, Banten Lama, Kota Serang. Pemeriksaan Retno oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang sebagai saksi atas kasus ini ketika ia menjawab sebagai Profesional Hand Over (PHO) yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan proyek betonisasi jalan raya tersebut. harian Tangsel Pos dalam laporannya juga telah mengkonfirmasi yang bersangkutan dan Retono Pratiwi membenarkan terkait pemanggilan dirinya oleh Kejari Serang.

Di edisi 7 Desember 2012 harian Tangsel Pos menurunkan laporan tentang penolakan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany terhadap pemberian 30 armada bus dari Kemenhub. Alasannya infrastruktur belum memadai untuk memaksimalkan penggunaan armada bus bantuan Kemenhub tersebut. airin dalam laporan harian Tangsel Pos menyatakan bahwa saat ini Pemkot Tangsel tengah menyiapkan infrastruktur jalan dengan melakukan berbagai perbaikan pelebaran jalan dan penggunaan jalan alternatif. Sehingga jika bus ini diresmikan maka tidak akan menganggu transportasi umum lainnya. Laporan edisi 7 Desember 2012 ditutp dengan dua laporan tentang Data Agregat Kependudukan (DAK) Kota Tangsel yang mencatat penduduk Tangsel berjumlah 1.224.655 Jiwa. Berkenaan dengan rilis DAK ini dipastikan jumlah kursi DPRD bakal meningkat dari sebelumnya 45 menjadi 50. Harian Tangsel Pos menjabarkan Pemkot Tangsel melalui Walikota Airin Rachmi Diany menyerahkan DAK2 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Iman Perwira Bachsan. DAK2 mencatat jumlah penduduk kota dengan moto cerdas, modern dan religius ini sebanyak 1.224.655 jiwa. Jumlah itu menurun dibandingkan DAK2 2010 yang sebanyak 1.290.000 jiwa. Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bacsan menuturkan bahwa terdapat penurunan penduduk pada saat Pemilihan Walikota Tangsel lalu. Pada pemilihan walikota, tercatat sebanyak 1.290.000 jiwa, sedangkan saat ini 1.224.655 jiwa. “Pada saat pilkada terdapat banyak pendataan penduduk yang ganda di wilayah Pondok Aren dan Pamulang. Makanya, jumlah sesuai DAK kedua berkurang, “ujarnya. Menurutnya, DAK2 yang bakal dipergunakan sebagai dasar penetapan jumlah kursi dalam pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif di Kota Tangsel. menagcu ketentuan untuk jumlah penduduk mencapai 200 ribu KK, maka jumlah kursi di legislatif sebanyak 50 kursi. Jika jumlah kursi DPRD Kota Tangsel saat ini sebanyak 45 kursi, maka tahun 2014 mendatang jumlah kursi DPRD bertambah 5 kursi atau menjadi 50 kursi. “Yang pasti akan ada penambahan. KPU juga mengusulkan membuat tujuh daerah pemilihan (Dapil). Disesuaikan dengan jumlah penduduk di tiap kecamatan, “ terangnya (Tangsel Pos 7/12/2012).  Terakhir, laporan pemberitaan tentang pembangunan Fly Over Gaplek yang akan dibangun pada tahun 2013. Dalam laporan ini diberitakan bahwa Pemerintah Kota telah membebaskan lahan dan didanai oleh Pemerintah Pusat.

Inilah amatan pemantau terhadap konten pemberitaan di awal pekan bulan Desember 2012 yang lebih menitikberatkan pada pemberitaan seputar good governance. Dalam matriks mingguan yang pemantau rekapitulasi terdapat sebanyak 11 item berita tentang good governance yang mendominasi keseluruhan konten pemberitaan dalam sepekan ini. Disamping laporan berita mengenai banjir yang melanda Kota Tangsel dan laporan berita tentang kriminal seperti laporan harian Tangsel Pos yang merilis catatan Polresta Tangerang dari Januari-Oktober 2012 tentang kasus pelecehan seksual dan pencabulan. Dari beberapa item berita yang pemantau ulas diatas adalah bagaimana harian Tangsel Pos dapat terus mengawal kebijakan Pemerintah Kota di tahun 2013 nanti begitu juga seputar masalah dugaan korupsi di Dishubkominfo yang masih menggantung dan belum ada kejelasan kasusnya hingga sekarang. [rrk]

Be Sociable, Share!

Tentang Penulis

Renal Rinoza lahir di Jakarta, 8 Maret 1984. Tahun 2004 kuliah di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus tahun 2010. Tahun 2007 sempat kuliah di Program E.C Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Sehari-hari bergiat Komunitas Djuanda dan aktif menulis di Jurnal Footage, akumassa.org, dan Program Pemantauan Media akumassa.org.

Lihat semua tulisan

Tinggalkan Komentar

comm comm comm

www.akumassa.org adalah bagian dari program akumassa yang digagas oleh Forum Lenteng sebagai sebuah program pemberdayaan komunitas dengan berbagai media komunikasi, antara lain: video, teks, dan suara. akumassa memiliki strategi: penggerakan motivasi, memproduksi karya, pendokumentasian, berkelanjutan, pemberdayaan medium filem dan video, berbagi informasi serta merekam potensi lokal dengan cara berkolaborasi dengan komunitas dampingan.

akumassa:
Jl. Raya Lenteng Agung No.34 RT.007/RW.02
Lenteng Agung - Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12610
Telp. (+6221) 78840373

www.akumassa.org // info@akumassa.org



© Agustus 2008 - 2013 ( akumassa )

// Forum Lenteng // Jurnal Footage // Dongeng Rangkas // Naga // Radio akumassa //