Polemik BBM Berakhir Karena Golkar
Oleh Juventius Sandy Setyawan / pada 2 April 2012 / di Good Governance, Perilaku Pelaku Media, Surabaya, Jawa Timur // 1 Komentar
Dari hasil pantauan terhadap dua surat kabar lokal (Radar Surabaya dan Surabaya Post) selama sepekan lalu (26 Maret – 01 April 2012), isu Good Governance tetap mendominasi pemberitaan. Radar Surabaya dengan 88,888% (56 artikel) dan Surabaya Post dengan 94,444% (68 artikel) dari total masing-masing, 63 dan 72 berita selama sepekan. Sedangkan untuk isu Kriminalitas, Radar Surabaya memuat 7,936% (5 artikel) dan Surabaya Post memuat 4,1666% (3 artikel), sisanya adalah berita yang berkaitan dengan isu Lingkungan Hidup, dengan masing-masing prosentase, 3,174% (2 artikel) untuk Radar Surabaya dan 1,3888% (1 artikel) untuk Surabaya Post.
Untuk Isu Good Governance, yang menjadi bahan pemberitaan selama seminggu ini, isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2012, menjadi sorotan yang secara rutin dihadirkan oleh Surabaya Post. Ini dapat dilihat, selama satu pekan ( 26 Maret – 01 April 2012), berita yang berkaitan dengan BBM, mulai dari dampak domino yang ditimbulkan (seperti kenaikan bahan pokok, sebelum putusan kenaikan harga BBM), hingga usaha-usaha penolakan kenaikan harga BBM, yang dilakukan lapisan masyarakat, buruh, maupun mahasiswa, dengan aksi demo, menjadi Headline selama sepekan. Lain halnya dengan Radar Surabaya, Headline selama sepekan ini memuat berita secara acak, tidak berfokus menghadirkan satu isu yang menempatkan di Headline secara berkala. Terhitung dari terbitan Kamis, 29 Maret hingga – 01 April,barulah isu mengenai aksi demo menolak kenaikan BBM yang dilakukan diberbagai wilayah di Surabaya, dengan memblokade beberapa ruas jalan utama, diberitakan secara berturut-turut dengan menempatkan artikel pada Headline.
Foto_Surabaya_Post_Edisi_Minggu_01_April_2012
Sementara, usaha untuk melakukan pencitraan terhadap kepentingan partai politik, bisa dilihat dari pemberitaan yang dihadirkan Headline Surabaya Post, Minggu 01 April 2012, dalam judul “ARB: Polemik BBM Berakhir karena Golkar” – Permainan cantik di Parlemen soal BBM membuat partai berlambang beringin lebih ‘pede’ di 2014. Didalam pemberitaan ini, disertakan pula kutipan dari Aburizal Bakrie “Polarisasi opini dan pendapat sudah tajam, emosi tersulut. Hanya politisi yang tangguh, berpengalaman dan berakal yang dapat mencari jalan keluar. Dan itulah yang dilakukan Fraksi Golkar”.
Dia menjelaskan, opsi yang ditawarkan akhirnya diterima koalisi yakni Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan PPP kecuali Partai Keadailan Sosial (PKS). Opsi yang dimaksud adalah penambahan Pasal 7 ayat 6 a di RUU APBNP 2012, yakni memberi keleluasaan bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan hingga 15 persen dari asumsi APBNP 2012 yakni USD 105 per barel. “Subsidi BBM adalah persoalan yang pelik, partai Golkar mampu menyelesaikan polemik tersebut,” imbuhnya.
Seperti yang dilihat dalam berita ini, momen seperti ini, digunakan sebagai alat untuk pencintraan sebuah partai politik. Sangat disayangkan jika media akan terus dijadikan alat propaganda dan berkampanye, bukannya menjadi wadah suara rakyat. [jss]
1 Komentar pada "Polemik BBM Berakhir Karena Golkar"
Hahaha, udah kaya maling, ada kesempatan langsung comot, ada momen langsung pencitraan,