One Day No Rice

Oleh / pada 19 Februari 2012 / di Depok, Jawa Barat, Good Governance // 3 Komentar

Gambar ini diakses dari http://a3pendidikan.blogspot.com/2010/10/one-day-no-rice-wheat-kampanye-pangan.html

Dalam sepekan lalu (13 – 19 Februari) 2012, isu good governance menjadi isu terbanyak di tiga surat kabar lokal Depok: Radar Depok, Monitor Depok, dan Jurnal Depok (54 berita dari total 133 berita). Isu kriminalitas dan lingkungan hidup menempati urutan kedua dan ketiga. Sementara isu tentang ‘perempuan dan/atau anak’ dan isu HAM masih sangat jarang sekali diangkat dalam tiga surat kabar tersebut.

Tentang isu good governance, kebijakan kontroversial dari Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, tentang pemberlakuan hari tanpa makan nasi (One Day No Rice) setiap hari Selasa menuai banyak protes dari masyarakat. Isu lain yang sedang hangat adalah penemuan senjata teroris di lingkungan kampus Universitas Indonesia oleh Tim Densus 88. Sementara itu, isu lingkungan hidup masih terus bergulir, terkait dengan kerusakan jalan dan saluran drainase di beberapa titik di Kota Depok yang menyebabkan banjir (meskipun umumnya genangan air hanya setinggi mata kaki).

Sedikit membahas isu One Day No Rice, hal ini terasa lucu. Terutama saya, yang kuliah di Depok, sering mendengar keluhan-keluhan warga (rata-rata teman-teman di kampus) tentang keanehan kebijakan tersebut, yang dinilai tidak efektif dan tidak efisien. Menurut mereka, seharusnya, kalau memang persoalannya adalah tentang krisis lahan pangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok harus lebih jeli mencari strategi, bukannya merugikan masyarakat Depok yang umumnya mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Namun, artikel-artikel di surat kabar Depok justru memuat berita yang secara tersirat mendukung langkah Pemkot. Narasumber berita umumnya berasal dari kalangan pejabat (Gubernur Jabar dan anggota DPRD). Mereka mengatakan bahwa kebijakan One Day No Rice merupakan langkah yang baik untuk berhemat (lihat berita tanggal 16 dan 18 Februari 2012 di Radar Depok, 17 Februari di Monitor Depok, dan 19 Februari di Jurnal Depok). Sedangkan pendapat para pakar, umumnya dari Universitas Indonesia, yang menilai kebijakan itu tidak arif, hanya dimuat sedikit. Ini sungguh aneh. Seharusnya, merupakan kewajiban bagi media-media lokal di Depok untuk lebih banyak memuat keluhan warga yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Sejauh ini, tidak ditemukan perilaku media di lapangan. Akan tetapi, jika dilihat dari pemberitaan di tiga surat kabar Depok tersebut, terutama sering muncul di koran Radar Depok, jelas sekali bahwa wartawan-wartawannya belum menjalankan tugas dengan sempurna. Pada penulisan berita (artikel), seringkali terselip kalimat-kalimat yang tidak koheren dengan fokus berita disamping kesalahan penulisan yang juga kerap terjadi. [Manshur Zikri]

Be Sociable, Share!

Tentang Penulis

Manshur Zikri (21 tahun) adalah seorang mahasiswa Program Studi Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia. Saat ini dia menjadi salah seorang pemantau dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Forum Lenteng, untuk perwakilan lokasi Kota Depok. Selain aktif berkegiatan di Forum Lenteng, Zikri juga aktif dalam kegiatan jurnalisme warga bersama komunitas akumassa Depok, SUBURBIA, yang mengkaji persoalan sosial, budaya dan media di Kota Depok dan sekitarnya.

Lihat semua tulisan

3 Komentar pada "One Day No Rice"

  1. renal 19 Februari 2012 pukul 22:45 · Balas

    wah benar2 lucu sekali Pemkot Depok ini aya aya wae kebijakan yg benar2 sumir, lalu gmn bg masyarakat yg rentan pangan kan ini konyol padahal rasanya msh byk warga yg dlm kategori rentan pangan. Ditambah aneh menurut tulisan Zikri yg saya baca kok media malah tidak bersuara lantang soal kebijakan ini. Malah terkesan memafhumkan kebijakan tsb.

  2. otty 20 Februari 2012 pukul 19:08 · Balas

    mungkin juga seharusnya media menyajikan latar belakang yang yang jadi alasan kenapa pemkot mengeluarkan kebijakan tersebut. maksudnya, harusnya dalam media ini, hal tersebut dijadikan kajian yang lebih mendalam. karena setahu saya ada alasan lain selain masalah krisis lahan pangan ada juga hubungannya dengan Indonesia yang menempati posisi tinggi penderita diabetes karena mengkonsumsi nasi (yang memiliki kadar gue tinggi) dan juga tentang kebijakan dari departemen terkait yang mensosialisasikan informasi tentang unsur karbohidrat yang tidak hanya bisa didapat dari nasi saja, tapi juga dari kentang, singkong dsb.

  3. manshurzikri 21 Februari 2012 pukul 03:49 · Balas

    benar sekali kata Otty. Sempat terjadi perbincangan di kampus UI, antara saya dan teman-teman dengan beberapa dosen, bahwa kemungkinan keterkaitan dengan isu kesehata (diabetes) itu ada. Akan tetapi, dalam pemantauan selama satu minggu itu, saya tidak menemukan bahasan yang benar-benar mendalam seperti yang kita diharapkan. Justru muncul beberapa alasan lain, yang keluar dari pernyataan Walikota Depok (dimuat dalam koran-koran lokal tersebut), yaitu karena alasan penghematan listrik, di mana dengan tidak menjual nasi, para pedagang tidak akan menggunakan penanak nasi (atau ricecooker). Lebih aneh lagi, rasanya.

    Semoga, di minggu depan, harapan tentang kajian lebih dalam tentang kebijakan ini dimuat di surat kabar-surat kabar lokal Depok itu.

Tinggalkan Komentar

comm comm comm

www.akumassa.org adalah bagian dari program akumassa yang digagas oleh Forum Lenteng sebagai sebuah program pemberdayaan komunitas dengan berbagai media komunikasi, antara lain: video, teks, dan suara. akumassa memiliki strategi: penggerakan motivasi, memproduksi karya, pendokumentasian, berkelanjutan, pemberdayaan medium filem dan video, berbagi informasi serta merekam potensi lokal dengan cara berkolaborasi dengan komunitas dampingan.

akumassa:
Jl. Raya Lenteng Agung No.34 RT.007/RW.02
Lenteng Agung - Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12610
Telp. (+6221) 78840373

www.akumassa.org // info@akumassa.org



© Agustus 2008 - 2012 ( akumassa )

// Forum Lenteng // Jurnal Footage // Dongeng Rangkas // Naga // Radio akumassa //