Penyakit Kaki Gajah dan Penertiban Stasiun Radio serta Pembuatan Portal Resmi Di Setiap SKPD

Pada pekan kedua pemberitaan di bulan November 2012 ini harian Tangerang Ekspres dan harian Tangsel Pos mengangkat seputar penyakit kaki gajah di Kota Tangerang Selatan dan berita tentang penertiban stasiun radio serta instruksi Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany untuk memberikan akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui portal resmi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Tangerang Selatan.

Tangsel Pos 16 November 2012

Tangsel Pos 16 November 2012

Terkait pemberitaan tentang penyakit kaki gajah harian Tangerang Eskpres mengangkatnya di edisi Senin, 12 November 2012 dan edisi Jumat 16 November 2012 sedangkan harian Tangsel Pos mengangkatnya di edisi Jumat 16 November 2012. Pada edisi Senin, 12 November 2012 harian Tangerang Eskpres menurunkan berita seputar penyakit kaki gajah yang lebih berbahaya ketimbang ketimbang Demam Berdarah Dengue (DBD), alasannya DBD hanya disebabkan satu nyamuk, sementara kaki gajah oleh semua nyamuk. Sehingga semua daerah endemis penyakit itu. dalam berita ini di informasikan bahwa Dinkes Tangsel mensosialisasikan pencegahan penyakit tersebut dengan meminum obat yang diberikan gratis oleh Dinkes Tangsel. dinkes menghimbau agar supaya masyarakat meminum obat filariasis. Dari data yang ada sebanyak 19 orang yang terkena penyakit kaki gajah. Pada edisi Jumat 16 November 2012 harin Tangsel Pos mengulas tentang program Dinkes Tangsel yang menargetkan tahun 2013 sudah tidak ada lagi penderita penyakit kaki gajah. Tindakan yang dilakukan oleh Dinkes dengan memberikan obat secara massal. Berdasarkan laporan harian Tangsel Pos di informasikan bahwa daerah endemis penyakit kaki gajah di Tangsel terdapat di daerah kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat namun setelah ditemukan fakta baru bahwa sudah tidak ada warga yang terserang cacing filarial. Hal itu menunjukkan Tangsel bebas kaki gajah.  Di harian Tangerang Eskpres pada edisi yang sama menambahkan penderita penyakit kaki gajah (filariasis) sejak 2008 hingga sekarang tidak bertambah.

Selain informasi di atas dalam pekan ini harian Tangerang Eskpres menurunkan berita tentang penertiban stasiun radio. Dalam laporannya harian Tangerang Ekspres menulis, Pemerintah membatasi pendirian stasiun radio. Dalam waktu dekat stasiun radio juga akan ditertibkan. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangsel, Taryono mengatakan, jumlah stasiun radio di Tangsel mencapai puluhan. Padahal, kanal frekuensi bagi radio tersebut terbatas. “Sekarang sudah ada master planenya dari Kemenkominfo, untuk Tangsel hanya ada dua kanal,” kata Taryono usai menggelar sosialisasi lembaga penyiaran di Remaja Kuring, Serpong, Rabu (14/11). Dikatakan Taryono, jumlah radio di Kota Tangsel sedikitnya ada 15. Jumlah ini terdiri dari radio komersial dan komunitas. Hanya memang, sebagian besarnya radio komunitas. Sebab tak hanya komunitas warga, pelajar dan perguruan tinggi juga banyak yang sudah memiliki radio. “Dalam PP 38/2007, pemerintah daerah diberikan kewenangan memberikan rekomendasi penyelenggaraan radio. Tugas ini juga berlaku dalam hal penataan supaya radio yang ada lebih tertata,” ujarnya. Dari kewenangan itu, Taryono segera melakukan penertiban. Harian Tangerang Ekspres melanjutkan laporannya, Mulai dari evaluasi dokumen badan hukum radio tersebut sehingga dokumen izin lokasi bangunannya. “Syarat IMB untuk studio juga wajib nanti ranahnya BP2T untuk memberikan IMB kalau syarat dokumen sudah lengkap,” katanya. Sebelumnya Kasubdit TV Direktorat Penyiaran Kemenkominfo, Syaharudin dalam paparan materinya mengatakan, radio yang ada di Tangsel dibatasi daya pancarnya. Frekuensi untuk radio maksimal 12 Km. “Terkait frekuensi kita telah membuat master plane frekuensi. Dalam master plan itu dirinci beberapa frekuensi,” tuturnya. Ada empat klarifikasi frekuensi untuk radio. Pertama, kelas A dengan daya pancar hingga 30 Km. Kelas B maksimal daya pancar 20 Km. kelas C  daya pancar 12 Km dan kelas D dengan daya pancar 2,5 Km. dari klarifikasi itu maka radio-radio di Kota Tangsel hanya akan diberikan daya pancar 12 Km. lantaran Kota Tangsel merupakan daerah tingkat dua yang frekuensinya sudah ditentukan 12 Km. bentrok frekuensi ini akan merusak siaran radio itu sendiri “Jika powernya terlalu besar atau melampaui akan ditertibkan ditegur oleh balai monitor yang ada di Provinsi masing-masing,” ungkapnya (Tangerang Ekspres 16/11/2012).

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menginstruksikan kepada seluruh jajaran SKPD Pemkot Tangsel untuk membuat portal resmi agar masyarakat lebih gampang mengakses informasi. Menurut Airin, keterbukaan dan transparansi informasi public harus dijalankan demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Keterbukaan itu juga sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pemerintah Pusat. “Kami siap buka-bukaan, sebab jika ditutup-tutupi akan menghambat partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Tangsel,” kata Airin, Minggu (11/11). Dikatakan pihaknya juga mendukung penuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KIP yang diusulkan DPRD Kota Tangsel. dengan adanya aturan main itu, akan memudahkan masyarakat mendapat informasi yang lebih lengkap tentang pemerintahan. “Tujuan dari Perda KIP jelas sangat baik dan tentu kami dukung sebab transparansi informasi dan akuntabilitas merupakan penunjang pemerintah yang baik. Harian Tangsel Pos menambahkan, Dikatakan pihaknya juga mendukung penuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KIP yang diusulkan DPRD Kota Tangsel. dengan adanya aturan main itu, akan memudahkan masyarakat mendapat informasi yang lebih lengkap tentang pemerintahan. “Tujuan dari Perda KIP jelas sangat baik dan tentu kami dukung sebab transparansi informasi dan akuntabilitas merupakan penunjang pemerintah yang baik. Selain itu, adanya Perda KIP di Tangsel juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan masukkan positif dan membangun kepada pemerintah,” tuturnya.  Meski demikian, Airin juga menegaskan tidak semua informasi bisa diakses public contonya yang berkaitan dengan kebijakan dalam tubuh pemerintah. “Masyarakat bisa meminta informasi berbagai kegiatan dinas dan juga anggarannya. Namun soal kebijakan tidak bisa. Ini sudah diatur dalam UU KIP,” jelas Airin (Tangsel Pos 12/11/2012).

Dalam amatan pemantau informasi seputar penyakit kaki gajah penting untuk disimak sebagai bagian dari upaya Pemkot mengatasi penyakit kaki gajah dan bagaimana upaya Pemkot dalam meminimalisir dan bahkan membebaskan Kota Tangsel dari penyakit kaki gajah seperti yang sudah diulas di atas. Sementara berkenaan dengan penertiban radio penulis sengaja menguraikannya dari laporan harian Tangerang Eskpres dan begitu juga dengan instruksi Walikota Tangsel kepada seluruh jajaran SKPD agar membuka informasi publik kepada masyarakat melalui pembuatn portal resmi di setiap SKPD. Disamping itu, pada edisi Jumat 16 November 2012 harian Tangsel Pos mengangkat laporan tentang silaturahmi dan dialog masyarakat yang diselenggarakan oleh para tokoh yang terhimpun dalam Forum Keluarga Besar Masyarakat Tangerang Selatan (F-Kerabats) menggelar pertemuan di Hotel Fiducia, Serpong. Dalam kesempatan tersebut Walikota Airin Rachmi Diany curhat soal soal kinerja pemeriatahannya dan pembangunan di Tangsel. pada kesempatan itu baik Airin maupun masyarakat berkeluh kesah soal lambannya pembangunan di Kota Tangsel. Persoalannya terletak pada birokrasi pemerintahan dan oleh karena itu Walikota memprioritaskan penataan birokrasi agar mempercepat langkah merealisasikan cita-cita pendiri Kota Tangsel. Begitu harian Tangsel Pos menulis. Dalam kesempatan tersebut dihadiri tokoh-tokoh pendiri Kota Tangerang Selatan seperti H. Margiono, H. Zarkasih Nur, Amin Djambek, Abdul Rajak dan Usamah Hisyam. [rrk]

Be Sociable, Share!

Tentang Penulis

Renal Rinoza lahir di Jakarta, 8 Maret 1984. Tahun 2004 kuliah di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus tahun 2010. Tahun 2007 sempat kuliah di Program E.C Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Sehari-hari bergiat Komunitas Djuanda dan aktif menulis di Jurnal Footage, akumassa.org, dan Program Pemantauan Media akumassa.org.

Lihat semua tulisan

Tinggalkan Komentar

comm comm comm

www.akumassa.org adalah bagian dari program akumassa yang digagas oleh Forum Lenteng sebagai sebuah program pemberdayaan komunitas dengan berbagai media komunikasi, antara lain: video, teks, dan suara. akumassa memiliki strategi: penggerakan motivasi, memproduksi karya, pendokumentasian, berkelanjutan, pemberdayaan medium filem dan video, berbagi informasi serta merekam potensi lokal dengan cara berkolaborasi dengan komunitas dampingan.

akumassa:
Jl. Raya Lenteng Agung No.34 RT.007/RW.02
Lenteng Agung - Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12610
Telp. (+6221) 78840373

www.akumassa.org // info@akumassa.org



© Agustus 2008 - 2012 ( akumassa )

// Forum Lenteng // Jurnal Footage // Dongeng Rangkas // Naga // Radio akumassa //