Good Governance Dominan, Radar Depok Meminta Maaf

Jumlah artikel yang berhasil terpantau selama satu minggu, yakni tanggal 1 hingga 7 Oktober 2012 pada tiga surat kabar lokal Depok (Radar Depok, Monitor Depok, dan Jurnal Depok) ialah 134 artikel. Isu yang dominan adalah good governance, dengan proporsi sebanyak 81 artikel (60,447%). Selanjutnya, disusul oleh isu kriminalitas sebanyak 22 artikel (16,417%), isu lingkungan hidup sebanyak 17 artikel (12,686%), isu perempuan dan/atau anak sebanyak 13 artikel (9,701%), dan sisanya isu HAM sebanyak 1 artikel (0,746%).

Pada minggu ini, satu koran terlewatkan, yakni Jurnal Depok, edisi 7 September 2012. Pemantau tidak menemukannya di tempat penjualan koran.

Minggu ini, isu good governance sangat mendominasi (dengan perbandingan angka yang cukup besar). Masalah-masalah terkait kenaikan tarif KRL (Radar Depok dan Monitor Depok, edisi 1 dan 2 Oktober 2012) beriringan dengan kritik terhadap fasilitas KRL yang tidak memuaskan (Jurnal Depok, edisi 2 Oktober 2012), dan berujung pada blokade  rel KA (Monitor Depok, edisi 3 Oktober 2012). Jurnal Depok masih terus memuat berita seputar kisruh Pemilukada Depok tahun 2010, sehubungan dengan perkembangan tuntutan agar KPU mengikuti keputusan MA (Jurnal Depok, edisi 1 dan 2 Oktober 2012). Pemerintah juga mengerahkan belasan petugas untuk mengawal aksi demo tanggal 3 Oktober 2012 (lihat Monitor Depok, edisi 2 Oktober 2012; Radar Depok, edisi 3 Oktober 2012; Jurnal Depok, edisi 4 Oktober 2012). Pada tanggal 5 Oktober 2012, Radar Depok dan Monitor Depok mewartakan rel anjlok di Cilebut, sementara Jurnal Depok memuat headline ‘perang bintang’ jabatan Gubernur Jawa Barat. Di penghujung minggu, Jurnal Depok masih membahas ‘haram’-nya jabatan Pemkot Depok, Nur Mahmudi (Jurnal Depok, edisi 6 Oktober 2012), dan Radar Depok memuat perkembangan pertanggungjawaban PT KAI terhadap para penumpang yang mengalami kerugian akibat musibah di Cilebut.

Selama minggu tersebut, pemantau tetap tidak menemukan perilaku menyimpang media massa di lapangan. Akan tetapi, terdapat satu sajian permintaan maaf dari Radar Depok, terkait perilaku media yang salah dalam memuat sajian informasi pada Radar Depok edisi 1 Oktober 2012, berjudul “PDAM Tidak Boleh Dikelola Partai”. Artikel permohonan maaf itu ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) PDAM Kota Depok, Muhammad Olik. Olik tidak pernah merasa diwawancarai oleh Radar Depok, sebagaimana yang termuat dalam artikel tanggal 1 Oktober 2012, tersebut, dan karenanya Olik meminta Radar Depok untuk memuat artikel klarifikasi di hariannya. Artikel permohonan maaf itu terdapat di halaman 8.

Be Sociable, Share!

Tentang Penulis

Manshur Zikri (21 tahun) adalah seorang mahasiswa Program Studi Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia. Saat ini dia menjadi salah seorang pemantau dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Forum Lenteng, untuk perwakilan lokasi Kota Depok. Selain aktif berkegiatan di Forum Lenteng, Zikri juga aktif dalam kegiatan jurnalisme warga bersama komunitas akumassa Depok, SUBURBIA, yang mengkaji persoalan sosial, budaya dan media di Kota Depok dan sekitarnya.

Lihat semua tulisan

Tinggalkan Komentar

comm comm comm

www.akumassa.org adalah bagian dari program akumassa yang digagas oleh Forum Lenteng sebagai sebuah program pemberdayaan komunitas dengan berbagai media komunikasi, antara lain: video, teks, dan suara. akumassa memiliki strategi: penggerakan motivasi, memproduksi karya, pendokumentasian, berkelanjutan, pemberdayaan medium filem dan video, berbagi informasi serta merekam potensi lokal dengan cara berkolaborasi dengan komunitas dampingan.

akumassa:
Jl. Raya Lenteng Agung No.34 RT.007/RW.02
Lenteng Agung - Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12610
Telp. (+6221) 78840373

www.akumassa.org // info@akumassa.org



© Agustus 2008 - 2012 ( akumassa )

// Forum Lenteng // Jurnal Footage // Dongeng Rangkas // Naga // Radio akumassa //