Hak E-KTP dan Tagihan Anggota Dewan

Di kutip dari Radar Lombok edisi Sabtu 3 Maret 2012

Sebanyak 81  berita yang saya pantau, dari tanggal 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2012, isu good governance selalu mendominasi isi berita. Kedua koran, yakni Radar Lombok, mengangkat isu good governance 98 %, isu perempuan dan anak 1 %, isu lingkungan hidup 1 %, sedangkan Lombok Post mengangkat isu good governance 100 %.

Radar Lombok paling banyak mengangkat isu good governance, yaitu tentang Warga Ahmadiyah Berhak Dapat E-KTP dan Inspektorat Tagih Anggota Dewan “Dituding Tidak Pergi Kunker”.

Warga Ahmadiyah yang mendiami Transito Mataram berhak mendapatkan E-KTP. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 471.13/5266/SJ tertanggal 30 Januari 2011, perihal dispensasi pelayanan penerbitan E-KTP elektronik secara massal. Merujuk pada Surat Edaran itu, Pemkab Lombok Barat dan Pemkot Mataram, sama-sama berkewenangan untuk memberi pelayanan E-KTP kepada warga Ahmadiyah yang masih mendiami lokasi  pengungsian Asrama Transito Mataram. Pembuatan E-KTP bagi warga Ahmadiyah ini merupakan janji Pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang oleh Pemerintah Pusat dan janji Pemerintah Daerah. Dimana, dalam rapat kerja Gubernur dengan seluruh Bupati/Wali Kota di Bima beberapa waktu lalu, salah satunya menyinggung pembuatan KTP bagi warga Ahmadiyah di NTB, khususnya yang terkumpul di Transito Mataram. Bahkan “Bupati dan Wakil Bupati Lobar pernah berjanji kepada kami, dan di salah satu media on line nasional, jika warga Ahmadiyah Lobar yang diungsikan kesini (Transito) akan mendapat pelayanan pembuatan KTP,” ujar Ahmad. (dikutip dari Radar Lombok, hal. 2, edisi 3 Maret 2012).

Di kutip dari Radar Lombok edisi Rabu 29 Februai 2012

Inpektorat NTB melayangkan surat tagihan, meminta hampir semua anggota DPRD NTB mengembalikan keuangan daerah karena tidak melaksanakan kunjungan kerja Tahun 2010. Sejumlah anggota Dewan pun meradang dengan surat tagihan tersebut. Pasalnya, anggota Dewan menegaskan telah melaksanakan kunjungan kerja. Salah satu anggota Dewan yang ditagih H. Rumaksi sebesar Rp 6 juta dan politisi PDIP Rp 3 juta.  Kantor Inspektorat NTB mengaku memiliki data valid atas dugaan anggota DPRD NTB tidak melakukan kunjungan kerja, seperti LHP Inspektorat 2010 lalu. “Data Inspektorat valid, yakni berdasarkan data dan informasi dari PT Angkasa Pura Bandara Selaparang,” tegas Chaerul Maksul. Bahwa dari data yang dimilikinya, ternyata airport tax yang dimiliki anggota Dewan tidak sesuai dengan yang dikeluarkan PT Angkasa Pura atau pihak bandara. (dikutip dari Lombok Post, edisi 29 Februari dan 1 Maret 2012).

Sejauh ini, media lokal Lombok Post mengangkat isu nasional dan isu lokal dengan persentasi sama besar, yaitu  50 % dari total 44 berita. Radar Lombok, yang mencapai 95 %, mengangkat isu lokal dari 37 berita. Akan tetapi koran ini, terkait berita tentang Inspektorat Tagih Anggota Dewan “Dituding   Tidak Pergi Kunker”, si pelaku media tidak menyebutkan berapa total jumlah dana yang digunakan anggota Dewan, yang diduga tidak melaksanakan Kunker. Padahal, pada pemberitaan edisi 29 Februari 2012, telah tertera “Inspektorat meminta hampir semua anggota DPRD NTB mengembalikan keuangan daerah karena tidak melaksanakan kunjungan kerja Tahun 2010”. Namun yang disebutkan hanya jumlah dua orang saja. Padahal,  itu merupakan uang rakyat yang perlu diketahui rakyat.

Berdasarkan pemantauan saya selama satu minggu, kedua media lokal, yang seharusnya berperan sebagai wadah informasi, belum sepenuhnya memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Be Sociable, Share!

Tentang Penulis

Dilahirkan di Pemenang, Lombok Utara pada tanggal 31 Desember 1979. Ia adalah seorang wirausaha yang aktif dalam kegiatan di komunitas lokalnya, Komunitas Pasir Putih. Selain itu ia juga ambil bagian dalam kegiatan pemantauan media lokal berbasis komunitas bersama Forum Lenteng.

Lihat semua tulisan

1 Komentar pada "Hak E-KTP dan Tagihan Anggota Dewan"

  1. Lulus Gita 5 Maret 2012 pukul 19:09 · Balas

    Yoi, mantab Bang Maldi, itu merupakan pertanyaan yang pantas buat warga Lombok tentang jumlah uang daerah yang harus dikembalikan

Tinggalkan Komentar

comm comm comm

www.akumassa.org adalah bagian dari program akumassa yang digagas oleh Forum Lenteng sebagai sebuah program pemberdayaan komunitas dengan berbagai media komunikasi, antara lain: video, teks, dan suara. akumassa memiliki strategi: penggerakan motivasi, memproduksi karya, pendokumentasian, berkelanjutan, pemberdayaan medium filem dan video, berbagi informasi serta merekam potensi lokal dengan cara berkolaborasi dengan komunitas dampingan.

akumassa:
Jl. Raya Lenteng Agung No.34 RT.007/RW.02
Lenteng Agung - Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12610
Telp. (+6221) 78840373

www.akumassa.org // info@akumassa.org



© Agustus 2008 - 2012 ( akumassa )

// Forum Lenteng // Jurnal Footage // Dongeng Rangkas // Naga // Radio akumassa //