Dua Feri Berhenti Beroperasi Ancam Krisis di Simeulue
Oleh Maina Sari / pada 5 Februari 2012 / di Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, Good Governance // Belum ada komentar
Berdasarkan pantauan minggu lalu (24-26 Januari 2012), good governance menjadi isu dominan di Harian Serambi Indonesia. Terdapat sekitar 31 berita tentang isu tersebut.
Hampir semua headline di Koran Harian Serambi Indonesia mengangkat berita tentang dua feri yang berhenti beroperasi dari Pelabuhan Penyebrangan Labuhan Haji, Aceh Selatan dan Aceh Singkil. KMP Teluk Sinabang berhenti beroperasi karena Surat Izin Berlayar (SIB) expired. Sedangkan KMP Teluk Singkil masih dalam perawatan di Sabang. Selain itu, situasi ini menyebabkan hal-hal yang sangat meresahkan warga, terlebih lagi masalah krisis sembako yang mengancam Simelue. Namun pada pemberitaan Rabu, 25 Januari 2012, pada headline dikabarkan bahwa kapal pengganti Teluk Singkil yang sudah selesai perawatan diharapkan akan berlayar hari Sabtu, 28 Januari 2012. Hal ini memberi angin surga buat warga Simelue, karena sebelumnya mereka yang tetap menyeberang menggunakan boat nelayan harus membayar tinggi bahkan berlipat dari tarif sebenarnya.
Selain masalah tersebut, headline juga dipenuhi berita tentang pendaftaran bakal calon(balon) kepala daerah dan serangkaian tes yang dilakukan untuk ketiga kalinya berdasarkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 14 bakal calon kepala daerah tersebut dari calon Gubernur dan Bupati beserta wakilnya mendaftarakan diri pada hari penutupan tanggal 24 Januari 2012.
Harian Serambi Indonesia juga banyak memberitakan tentang prestasi anak-anak Aceh. Ada sekitar 10 berita tentang anak-anak berprestasi yang menghiasi lembaran koran tersebut. Hal ini bagus untuk memotivasi anak-anak tersebut, juga anak-anak lainnya agar lebih memacu tingkat kerajinan mereka untuk belajar dan menghasilkan prestasi.
Dari pantauan yang telah saya lakukan sejauh ini, tidak terjadi penyimpangan perilaku media di lapangan. Akan tetapi melihat cara pemberitaannya, Harian Serambi Indonesia belum mencakup semua informasi yang diperlukan oleh warga.















