Antara Mutasi dan Dugaan Korupsi di Lingkungan Instansi

Kantor Walikota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil pengamatan selama tiga hari (26-28 Januari 2012) di Koran Tangsel Pos, isu-isu yang menyangkut good governance menjadi isu yang paling hangat dalam pemberitaannya, baik yang dimuat di headline maupun rubrikasi lainnya. Dari temuan data, didapat sebanyak 6 dari 23 berita memuat isu good governance.

Dalam tiga hari pemberitaannya, isu good governance menempatkan posisi yang penting. Dalam hal ini, Harian Tangsel Pos memuat isu good governance, seperti kebijakan Pemprov Banten yang menyiapkan anggaran Rp 9 Miliar untuk memperbaiki jalan raya Serpong yang rusak,  dan juga berita yang memuat  kiprah sebuah LSM yang mengawasi praktik korupsi di Provinsi Banten dan dugaan korupsi pengadaan alat KIR sejumlah Pejabat di lingkungan Dishubkominfo yang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Berkaitan dengan pemberitaan edisi sabtu, 28 Januari 2012, isu good governance juga menjadi sajian utama. Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany memutasikan sebanyak 287 pejabat, mulai eselon II hingga IV. Dalam pemberitaan pemutasian pejabat tersebut harian Tangsel Pos juga menyoroti pendapat-pendapat warga dalam hal ini yang diwakili oleh sebuah LSM di Tangsel yang mengkritisi kebijakan mutasi.

Ilustrasi: Pelantikan Pejabat oleh Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany

Dari temuan data tersebut, cara media lokal memberitakan isu-isu good governance sudah bisa dikatakan baik walaupun masih terkesan parsial, semisal dengan tidak menjawab penyebab kenapa itu terjadi. Misalnya, berkenaan dengan pemberitaan korupsi di lingkungan Dishubkominfo Tangsel. Dalam pemberitaan tersebut, wartawan tidak mengkonfirmasinya ke Kejari Tangerang. Padahal, pihak Kejarilah yang mengetahui alasan dugaan korupsi di lingkungan instansi tersebut dan pihak Kejarilah yang memanggil pejabat yang diduga terlibat korupsi. Sedangkan pemberitaan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Walikota Tangsel, Harian Tangsel Pos tidak mempunyai sudut pandang terhadap pemberitaan tersebut, alih-alih cover both side yang memaparkan dua asumsi yang berbeda, baik  pihak Pemkot sendiri maupun opini sebuah tokoh LSM, Harian Tangsel Pos dalam pemberitaannya tidak memberikan pandangannya terhadap isu ini.

Sebagai penutup, di samping isu-isu good governance, selama tiga hari harian Tangsel Pos juga memuat isu-isu lingkungan hidup, seperti kesiapan Tangsel dalam menghadapi bencana banjir. Namun, menurut hemat saya, tidak begitu signifikan bila dibandingkan dengan isu-isu seputar good governance seperti mutasi besar-besaran para pejabat dan kasus dugaan korupsi di instansi pemerintahan Tangsel.

•